Tolak Pindah ke Pedesaan, Tunjangan Profesional Guru Ditunda

Posted on

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan sanksi tegas berupa penundaan tunjangan profesi kepada guru yang menolak program redistribusi. Proses redistribusi adalah upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan guru di daerah pedesaan dan terbelakang.

Berdasarkan data Kemendikbud, saat ini ada 988.133 guru. Kekurangannya antara lain guru TK 5.522, SD 460.542, SMP 301.149, SMA 110.227, SMK 100.071, dan SLB 10.572. Kekurangan terjadi karena pensiun, mutasi, promosi, kematian, penambahan ruang kelas baru, penambahan unit sekolah baru, dan lain-lain.

Tugas Pelaksana Direktur Jenderal Personil Guru dan Pendidikan Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan kekurangan guru adalah angka kasar sebelum redistribusi. Dia mengatakan, kebijakan sanksi untuk penolakan redistribusi akan disebarluaskan ke kepala dinas daerah. “Semester berikutnya jika kita tidak mau diredistribusi akan tertunda pembayaran uang saku, kenapa tidak menumpuk di satu tempat yang kita bayar,” katanya, Selasa (22/11/2017).

Hamid mengakui bahwa akumulasi terjadi di daerah perkotaan, sementara di daerah pedesaan dan di luar daerah kekurangan guru. Saat ini, masih menunggu daerah tersebut beralih ke redistribusi. “Jadi kalau di satu sekolah kebutuhan guru sains dua orang ternyata ada empat, kita dorong redistribusi keduanya, jika tidak dilakukan, ya tidak dibayar, jadi harus dilakukan, akan ada peraturan melingkar atau menteri atau dalam bentuk keputusan, “.

Dia mengatakan bahwa permohonan pendistribusian terus berlanjut, namun tidak banyak daerah yang merespons. Ini karena banyak kepala pemerintahan tidak berani melakukan berbagai alasan. “Sebenarnya sudah ada redistribusi, tapi tidak banyak. Karena berbagai alasan,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Asisten Deputi dan Pengadaan Tenaga Kepegawaian Kemenpan-RB Arizal bahwa hampir semua daerah tidak melakukan redistribusi seperti yang disarankan oleh pihak pusat. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat daerah enggan melakukan ini adalah faktor politik kepala daerah sebagai petugas kepegawaian. Sebaiknya guru bisa mengajar privat di jakarta timur untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *